Jambi, sibarnasnews.id – Pemerintah Provinsi Jambi mempercepat persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) melalui rapat koordinasi yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (24/7/2026). Proyek strategis nasional tersebut ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2027.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., dan dihadiri Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, ST., M.Eng., Sc., perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah kabupaten terkait, perangkat daerah, serta tokoh masyarakat dari wilayah yang terdampak.
Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan jalan tol sangat bergantung pada kesiapan seluruh tahapan, terutama pengadaan lahan dan koordinasi lintas sektor. Ia meminta seluruh pihak belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang yang dinilai berjalan baik berkat persiapan yang matang.
“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Al Haris.
Gubernur juga mengingatkan agar seluruh tim mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat proses pengadaan tanah, termasuk munculnya klaim lahan yang tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, setiap tahapan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku.
Ia menilai pembangunan jalan tol akan memberikan dampak besar bagi Provinsi Jambi, mulai dari meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat mobilitas barang dan jasa, mengurangi kemacetan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Al Haris menegaskan bahwa proses pengadaan tanah harus mengedepankan prinsip keadilan. Masyarakat yang lahannya terdampak dipastikan akan memperoleh kompensasi berdasarkan hasil penilaian independen.
“Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ini,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera melakukan pemetaan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan proses pengadaan tanah.
Ia juga menginstruksikan seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi agar seluruh proses administrasi, penyelesaian kawasan hutan, hingga perizinan dapat diselesaikan tepat waktu.
Sementara itu, Plt. Kepala BPJN Jambi, Robert Eduard Sihotang, menjelaskan Jalan Tol Jambi–Rengat Fase I memiliki panjang sekitar 67,45 kilometer, membentang dari Simpang Ness hingga Merlung.
Menurutnya, ruas tol tersebut akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dibangun dalam empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B. Salah satu paket akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari sebagai struktur utama proyek.
Robert menyebutkan proyek tersebut melintasi tiga kabupaten, yakni Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat. Hingga saat ini, proses pengadaan lahan telah mencapai sekitar 9 persen, mencakup sembilan desa yang terdiri atas enam desa di Muaro Jambi, dua desa di Batanghari, dan satu desa di Tanjung Jabung Barat.
Ia menambahkan, penyelesaian pengadaan tanah ditargetkan berlangsung sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan terpenuhi.
Selain fokus pada pembangunan fisik, proyek ini juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Berbagai langkah mitigasi akan diterapkan, seperti pengendalian debu dan kebisingan, penerapan standar keselamatan kerja, perlindungan habitat, hingga pembangunan underpass dan overpass untuk menjaga akses masyarakat.
Pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak serta membuka ruang komunikasi melalui mekanisme penanganan keluhan dan konsultasi rutin dengan pemerintah desa dan warga.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, lembaga pendanaan internasional, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan Jalan Tol Jambi–Rengat Fase I dapat berjalan tepat waktu, transparan, serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. (Hen)
